Surabaya – Adi Buana sebagai salah satu peserta penandatanganan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas, pagi ini (11/3) di Kantor LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, para pejabat LLDIKTI 7 dan para Korwil Kediri, Malang dan Jombang. Salah satu agenda utama dari Pakta Integritas ini adalah LLDIKTI Wilayah 7 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani.

“Hari ini adalah 11 Maret, maka hari yang istimewa, bukan memperingati Supersemar, tetapi saya akan memberikan perintah untuk memberikan pelayanan terbaik di wilayah kerja kita” sambutan Prof. Dr. Ir. Soeprapto, DEA selaku Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur, diikuti tepuk tangan seluruh peserta senam pagi ini.

Kegiatan istimewa yang baru pertama kali dilaksanakan ini, diawali dengan senam bersama oleh seluruh DPK, dengan pakaian biru-biru membuat lapangan kantor LLDIKTI 7 di Jalan Soekarno menjadi sangat meriah. Konsep acara memang tidak terlalu formal, namun dikemas dalam rangkaian yang begitu apik, sehingga peserta deklarasi sangat antusias.

“Kita hampir pernah menang, sebagai lembaga satu-satunya yang dari LLDIKTI yang ikut dalam kontes integritas bebas korupsi, dan hanya kita yang mewakilinya. Maka besok kita benar-benar harus menang” imbuh Prof. Soeprapto. Hal ini sangat wajar, karena LLDIKTI 7 mulai serius dalam menata layanannya kepada seluruh lembaga kampus swasta di Jawa Timur. Melalui motto “Layanan, Humanis, Berintegritas” diharapkan menjadi lembaga yang akan memiliki pelayanan prima.

Kabag Umum LLDIKTI 7 yaitu dr. Ivan Rovian, M.P menambahkan bahwa “Pembangunan zona integritas ini, fokus  pada perubahan manajemen; Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntanbilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan.” LLDIKTI 7 bertekad untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan bagi perguruan tinggi dan lembaga terkait serta masyarakat dalam rangka keterbukaan publik khususnya dalam hal pendidikan tinggi. (*)