Surabaya – Seluruh dosen DPK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (Unipa Surabaya) diwajibkan mengikuti upacara di kantor Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Provinsi Jawa Timur. Tentunya tidak sekedar upacara saja, dosen Unipa Surabaya selalu mendapatkan tugas istimewa, yaitu selalu menjadi petugas upacara sekaligus beserta rombongan paduan suaranya yaitu Gita Pesona. Berpakaian adat Nusantara, menjadikan suasana peringatan Hari Sumpah Pemuda, yang diselenggarakan hari Sabtu (28/10) seperti melihat wajah pemuda se-nusantara tempo dulu.

Pembina upacara merupakan Kepala Bagian Umum. Dr Ivan Rovian MKp dalam amanatnya membacakan Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hal menarik lainnya yaitu dibacakan ulang teks konggres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Komandan upacara merupakan dosen Adi Buana, yaitu Dr Suhari MPd merupakan dosen senior untuk program studi Pendidikan Pancasila dan Kwarganegaraan. Pengibar sang saka merah putih, juga dosen Kampus Semangat PAGI, Bapak Drs H Sugito ST MT dari Teknik Lingkungan, ibu Dra Diah Karunia Binawati MSi dari Biologi dan Bapak Drs H Pungut Asmoro ST MT juga dari Teknik Lingkungan. Bertindak pembawa acara atau protokol merupakan Dekan Fakultas Teknik Dr Yunia Dwie Nurcahyanie ST MT.

LLDIKTI VII yang menaungi kurang lebih 332 perguruan tinggi, dengan motto “Layanan Humanis  Berintegritas” dalam upacara tersebut sangat memaknai dan menjiwai. Mengutip sambutan Kabag Umum bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 ini diketahui mengambil tema Bersama Majukan Indonesia. Tema Bersama Majukan Indonesia ini mengandung berbagai makna. Pertama yaitu  membangun semangat kolaborasi dari semua elemen bangsa dalam memajukan Indonesia. Kedua adalah memantapkan kerja bersama dalam satu orkestrasi gerak langkah melalui rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 sehingga tercipta Pemuda Maju. Kemudian yang ketiga yaitu meraih Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kerjasama lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. (*)