Secondary Nav

Menu

Pendidikan

JAKARTA - Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mendatangi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk mengadukan kasus "pemaksaan" pendidikan agama di sekolah.  
Kasus ini bermula dari beredarnya Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2012 yang dikeluarkan Wali Kota Blitar, Samahudi Anwar. Dalam SK tersebut disebutkan, setiap anak didik beragama Islam di Kota Blitar wajib bisa membaca Alquran. SK ini dikeluarkan Samahudi dengan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama yang merupakan implementasi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 
 
Sesuai SK tersebut, Pemerintah Kota Blitar pun mewajibkan enam sekolah Katolik yang masuk wilayah Kementerian Agama Kota Blitar untuk memberikan pelajaran agama non-Katolik kepada para siswanya yang beragama selain Katolik. Sebelum SK ini beredar, keenam sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Katolik Kota Blitar tidak menyelenggarakan pendidikan agama kepada siswa non-Katolik di sekolah tersebut.
 
Ketua ICRP Musdah Mulia berujar, peraturan daerah (perda) ini sudah menjadi semacam virus. "Ketika satu daerah menerapkannya, daerah lain pun mengikuti langkah itu," kata Musdah di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2013).
 
Musdah mengimbuh, implementasi SK Wali Kota Blitar tersebut di antaranya juga terlihat dari kewajiban lulus tes baca tulis Alquran sebagai syarat masuk sekolah. "Akibatnya, banyak terjadi praktik jual beli sertifikat lulus tes tersebut," ujar dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tersebut.
 
Sementara itu, Romo Hari, pemuka agama Katolik yang ikut rombongan ICRP memaparkan, kebanyakan sekolah Katolik memang tidak menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah mereka, tetapi  mengikutsertakan anak didiknya di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Agama.
 
"Selain itu, alasan lainnya sangat praktis, yakni soal anggaran," tuturnya.
 
Kedatangan rombongan ini juga didampingi penggagas ICRP,  Sinta Nuriyah Wahid. 
 
(rhs)

 

original link : klik disini


  • Akademik
  • Humas