Secondary Nav

Menu

Berita Kampus

SURABAYA- Program Studi Teknik Industri Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya bekerjasama dengan  BKSTI (Badan Kerjasama Seluruh Teknik Industri) Koordinator Wilayah Jawa Timur dalam menyelenggarakan workshop di gedung Soelaiman Joesoef Kampus II Unipa Surabaya, Jumat, (17/2). Workshop yang bertajuk tiga tema ini diikuti oleh 22 perguruan tinggi se-Jatim yang mempunyai jurusan teknik industri.

Yunia Dwie Nurcahyanie, ST MT Ketua Program Studi Teknik Industri Unipa Surabaya mengatakan, pertemuan kali ini membahas tiga tema, pertama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang fokus pada jurusan teknik industri. Kedua, Pendidikan Profesi Insinyur (PPI) untuk kompetensi industri. Setelah lulus mahasiswa harus menempuh dua semester lagi untuk mendapatkan sertifikasi keinsinyuran. Ketiga, Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). Yang perlu diketahui penyelenggara PPI ada 40 perguruan tinggi yang ditunjuk negara yang terakreditasi A untuk teknik industri salah satunya ITS dan ada beberapa di Jatim seperti Universitas Brawijaya, Widya Mandala, Petra dll. Universitas yang sudah menjalankan program ini Universitas Brawijaya sementara ITS tahun ini baru mau diselenggarakan. 

Yunia menambahkan bahwasanya Teknik Industri (TI) Unipa Surabaya masih terakreditasi B sehingga penyelenggaraan tidak bisa di Unipa Surabaya namun mahasiswa lulusan Unipa dapat mengambil di perguruan tinggi yang ditunjuk negara. Untuk mengarah ke sana, supaya dosen TI Unipa bisa menjadi pembimbing magang maka butuh sertifikasi level menengah (IPM) melalui BKTI. Supaya dosen Unipa dapat memiliki sertifikasi keinsinyuran level IPM maka harus mendaftar dan mengisi form yang disediakan BKTI. Ada 3 kualifikasi keinsinyuran, yakni IPP (Insinyur Profesional Tingkat Pratama), IPM (Insinyur Profesional Tingkat Madya), dan IPU (Insinyut Profesional Tingkat Utama). Nah, agar kita dapat menyelenggarakan PPI maka dosen-dosen harus memiliki sertifikasi IPM.

“Kali ini Unipa tuan rumah BKSTI, langkah ini untuk mengenalkan Unipa Surabaya di mata perguruan tinggi yang lain, selain bisa mengendors dosen-dosen Unipa Surabaya supaya dapat tersertifikasi profesional. Alhamdulillah, Universitas sangat mendukung semua fasilitas dipenuhi dengan baik, sesuai dengan jargon kita “SEMANGAT PAGI” maka kita peduli dengan lingkungan, dan peduli dengan perkembangan keteknik industrian. Hal itu, ditunjukkan oleh Rektor Unipa Surabaya Drs Djoko Adi Waludjo ST MM DBA.

Menurut Yunia, sertifikasi keinsinyuran ini penting agar mendapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional. Melalui sertifikasi ini kualifikasi dapat diketahui. Capaian pembelajaran di KKNI untuk (S1) level 6, (Profesi) level 7,  (S2) level 8, dan (S3) level 9. Target kami dalam waktu dekat adalah mendaftarkan dosen untuk IPM, dan tahun 2018 minimal 3 orang dosen sudah tersertifikasi IPM.

Dalam acara ini terdapat 50 peserta yang terdiri atas dosen-dosen yang berasal dari perguruan tinggi PTN/PTS se Jatim. Diantaranya dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Negeri Malang, Brawijaya, Universita Panca Marga Probolinggo, dan lain-lain. Selain itu, ada dua narasumber utama, yakni Dr Sri Gunani Partiwi Ketua BKTI Korwil Jatim, dan Nurhadi Siswanto PhD Ketua BKSTI Korwil Jatim.

 Menurut Sri Gunani Partiwi dasar dari program ini ada pada UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Melalui wadah BKSTI dapat menjaga kualitas produksi teknik industri. Pendidikan profesi insinyur tidak seperti pendidikan pada umumnya karena ada persyaratannya. Jadi, kontennya harus 70% tentang praktik keinsinyuran yang diselenggarakan melalui magang,  30% konten teori di kelas. Di Jawa Timur masih proses mempersiapkan untuk progam profesi ini.

 Sementara itu, Nurhadi juga mengatakan,sertifikasi ini masih baru, programnya baru dilounching di tahun 2016 oleh pemerintah dan itu pun hanya 40 PT se Indonesia yang mendapat mandat. Untuk menyelenggarakannya minimal ada 6 dosen yang berkualifikasi sertifikat insinyur. Selama ini lulusan perguruan tinggi hanya mendapat ijazah dan transkrip maka ke depan pemerintah mewajibkan harus disertai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI berisi 5 pokok (identitas penerima SKPI, identitas perguruan tinggi, capaian pembelajaran dari program studi dalam bentuk deskripsi, dan kemampuan). Harapan ke depan BKSTI rutin dilaksanakan agar dapat saling sharing agar permasalahan di tiap perguruan tinggi dapat dipecahkan bersama.


  • Akademik
  • Humas